KH Wahab Chasbullah: Sosok Diplomat Ulung, Saudagar dan Pahlawan Nasional

MEMASUKI tahun 1924, Abdul Aziz ibn Sa'ud dan tentaranya merebut kekuasaan di Semenanjung Arab dan Syarif Husin. Kemudian dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Saat berada di bawa kekuasaan Raja Abdul Aziz tersebut segala apapun bentuk praktik keagamaan diarahkan sesuai dengan mazhab Wahabi, sehingga aliran selain itu tidak diperkenankan berkembang di sana.

Bahkan di saat kepemimpinan Abdul Aziz pula pemerintahannya hendak membongkar situs-situs keislaman seperti Maqbaroh ulama, dan sahabat bahkan Maqbaroh Rasulullah SAW. Rencana tersebut dianggap berbahaya oleh para ulama, terutama kiai-kiai di Indonesia. Mereka ingin menyampaikan keberatan ini kepada sang Raja Saudi Arab, Abdul Aziz.

Mulanya para kiai mengajukan nama KH. Wahab Chasbullah untuk bisa turut hadir dalam muktamar khilafah di Saudi kala itu. Akan tetapi, nama Kiai Wahab yang diajukan untuk menjadi delegasi ternyata dihapus secara sepihak. Penghapusan nama Kiai Wahab dari peserta muktamar dikarenakan kiai pesantren belum memiliki organisasi resmi. Pada akhirnya para ulama bergerak bersama-sama untuk menentang kebijakan penguasa baru Hijaz tersebut dengan membentuk Komite Hijaz. Akhirnya para ulama berkumpul, menyatukan suara, dan berkesimpulan untuk membentuk wadah organisasi yang kuat dan besar. Maka terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama (NU), pada 31 Januari 1926.

Akhirnya KH. Wahab Chasbullah Bersama Syekh Ghonaim Al-Misri diutus mewakili NU untuk menemui Raja Abdul Aziz Ibn Sa’ud. Usaha ini direspons baik oleh sang raja dan hasilnya Maqom Nabi Muhammad tidak jadi dibongkar, serta ulama mazhab empat diizinkan untuk hidup, meski tidak boleh mengajar dan memimpin di Haramain.

KH. Wahab Chasbullah begitu cepat diterima oleh Raja Ibn Sa’ud karena beliau pernah tinggal lama di Arab, dan mengenal semua seluk-beluk suku dan tokoh kuncinya, mengenal para ulama dan pangeran di sana, ternasuk mengenal para jagoan yang ada. Jejaring itulah yang digunakan untuk menerobos, melakukan lobi hingga mampu menemui Sang Raja dan dikabulikan beberapa usulannya.

Kemampuan diplomasi semacam ini memang telah menjadi keahlian Kiai Wahab Chasbullah. Dalam berbagai kesempatan beliau selalu menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah. Seperti halnya ketika penjajah Belanda melarang umat Islam menyelenggarakan pertemuan terbuka di berbagai masjid yang dihadiri banyak orang. Kiai Wahab langsung berusaha menemui Gubernur Jenderal di Batavia. Beliau menerobos dinding penjajah yang angkuh kemudian bertemu langsung dengan Van der Plaas.

Abdul Mun'im DZ (2015) dalam catatannya mengatakan, Kiai Wahab tidak hanya berhadapan dengan pengawal yang kejam, tetapi juga dengan anjing yang galak. Semuanya disapa dengan keramahan, seolah tidak ada keangkeran. Sang kolonialpun larut dalam suasana serba biasa dan terpaksa menerima dengan penuh keramahan. Dari pertemuan itu pembekuan dan pelarangan membuat keramaian berhasil dicairkan dan umat Islam diizinkan kembali melakukan dakwah terbuka di masjid.

Begitu pun ketika Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama NU di seluruh tanah air ditahan oleh Jepang. Kiai Wahab berusaha keras melakukan diplomasi. Beliau bolak-balik dari Surabaya, Solo, Jakarta hingga Purwokerto untuk membebaskan ulama yang ditahan Jepang. Usaha beliau berhasil dengan baik. Hadratussyaikh bebas bahkan dipercaya oleh Jepang sebagai ketua Shumubu (Menteri Agama). Ibarat samurai dihadapi dengan keris sutera, keberingasan Jepang dihadapi dengan kesabaran dan argumen yang meyakinkan hingga membuat Jepang percaya sepenuh hati.

Dari gaya berpikir terlihat bahwa Kiai Wahab memiliki pengetahuan dan strategi tertentu. Walaupun beliau digolongkan sebagai orang desa, kiai pesantren yang jauh dari kesan intelektual, tapi mampu berdiskusi dan berunding dengan para intelektual yang berpendidikan ala Eropa. Padahal sumber yang dibaca dan digali oleh Kiai Wahab bukan berasal dari literasi Barat. Lebih dahsyat dari itu, Kiai Wahab telah mempelajari sejarah Mataram Kuno, belajar kepada Airlangga, Joyoboyo dan mempelajari Gajahmada. la berdialog intensif dengan menerapkan strategi budaya dan politik Wali Songo. la mendalami ajaran, amaliyah, serta strategi Dipenogoro.

Kiai Wahab Chasbullah juga mampu menghadapi berbagai bentuk politik yang dilancarkan pihak asing untuk merongrong NKRI. Hal itu terbukti ketika presiden Soekarno ingin membebaskan Irian Barat yang masih dijajah Belanda. Presiden diterpa opini negatif yang dilontarkan oleh John Foster Dulles (menteri Luar Negeri AS). Gelombang opini itu bahwa Soekarno merebut Irian Barat sebagai bentuk manuver untuk melupakan dan menutupi krisis politik dan ekonomi dalam negara.

Opini itu disiarkan secara luas oleh media barat, bahkan ditulis para intelektual dalam bentuk buku. Opini yang mematikan Bung Karno itu ditanggapi dengan sigap oleh Kiai Wahab Chasbullah dengan menyarankan pada Bung Karno agar menepis isu itu dengan siasat "diplomasi cancut ta- liwondo", suatu istilah yang tidak terdapat dalam kamus atau ensiklopedi manapun, tetapi Bung Karno percaya dengan usul dan konsep Kiai Wahab itu yaitu menata politik, ekonomi, dan pendidikan, sehing-ga tukang fitnah itu kehilangan langkah untuk melanjutkan fitnah. Dengan demikian Bung Karno bisa melanjutkan tugasnya membebaskan Irian Barat pada Mei 1962.

Insting Saudagar

Sepulang dari belajar di Mekkah tahun 1914, Kiai Wahab Chasbullah tidak hanya mengasuh pesantrennya, Tambak Beras, tetapi juga aktif dalam pergerakan nasional. Keaktifannya dalam pergerakan nasional ini didasarkan pada kondisi sosial saat itu yang mengalami kemorosotan hidup dan penderitaan yang mendalam, rakyat kurang memperoleh pendidikan, mengalami kemiskinan serta keterbelakangan yang diakibatkan oleh penindasan Belanda. Melihat kondisi itu, maka bersama kaum muda yang lain pada tahun 1916, Kiai Wahab Chasbullah mendirikan organisasi pergerakan yang dinamai Nahdlatul Wathon (gerakan kebangsaan) untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk mencermati perkembangan dunia yang semakin kompleks yang perlu memperoleh perhatian terus-menerus, maka bersama tokoh pergerakan nasional, seperti Dr. Soetomo pada 1918, Kiai Wahab mendirikan Tasywirul Afkar (gerakan pemikiran), untuk menampung dan mengkaji pemikiran kebangsaan.

Maka sebagai organisasi yang bersikap nonkooperatif terhadap pemerintahan Belanda, dengan sendirinya organisasi ini tidak mendapat santunan dana dari pemerintah kolonial. Tak kehabisan akal, untuk memperkuat pendanaan, pada tahun itu juga 1918, didirikan Nahdlatut Tujjar (gerakan saudagar) sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari selaku guru besarnya memimpin langsung gerakan ini. Sementara Kiai Wahab Chasbullah sebagai sekretaris dan bendahara. Salah seorang anggotanya adalah Kiai Bisri Syansuri.

Sejalan dengan prinsip NU sebagai organisasi yang mandiri dari segala bentuk bantuan dan campur tangan penjajah, maka NU harus memperkuat basis material organisasi agar tidak tergantung pada Belanda atau perusahaan asing lainnya. Dengan berprinsip bahwa al-l'timadu 'alan nafsi asasun najahi (berdikari adalah pangkal kemenangan), maka dengan segala resiko prinsip tersebut dijalankan. Walaupun berbagai kesulitan di masa penjajahan, akhirnya dilampaui dengan selamat. Karena tidak ada dalam kamus pesantren meminta bantuan pada penguasa, apalagi penjajah sebagai musuh agama dan rakyat.

Dari kondisi itu Kiai Wahab menjelaskan bahwa nilai NU memiliki empat macam model siyasah (politik) yaitu pertama, siyasah tijariyah (politik perdagangan), kedua, siyasah najjariyah, ketiga siyasah falahiyah (politik pertanian) dan keempat siyasah hukumiyah (politik pemerintah). Saat itu di depan para hadirin beliau menjelaskan "Dalam situasi genting seperti ini kita hanya akan menggunakan tiga siyasah pertama, tidak menyinggung siyasah pemerintahan. Agar kita tidak terganggu oleh kolonial, sebaliknya kita berharap didukung oleh pemerintah kolonial."

Gagasan besar Kiai Wahab mengenai keempat jenis politik itu kemudian diterjemahkan oleh KH. Wahid Hasyim menjadi Madrasah Ikhtishosiyah (sekolah khusus kejuruan), ketika mulai melakukan pembaruan pendidikan Pesantren Tebuireng tahun 1938. Yaitu dengan mendirikan Madrasatut Tijariyah (sekolah perdagangan), Madrasatuz Ziraah (sekolah pertanian) kemudian Madrasatun Nijarah (sekolah pertukangan), dan Madrasatul Qudlot (sekolah hukum pemerintahan). Dengan demikian, sejak dini NU telah menyiapkan kader khusus di belakang teknik perekonomian dan pemerintahan sebagai dasar untuk menyiapkan kader yang siap masuk dan berperan dalam sektor modern, termasuk dalam pemerintahan saat negara ini merdeka.

Dengan menetapkan kemandirian sebagai asas organisasi, maka organisasi NU sejak awal terlepas dari segala bentuk campur tangan penjajah, yang biasanya merasuk melalui subsidi. NU mengembangkan gerakannya sendiri tanpa mengadopsi strategi Belanda. Kalangan NU mendirikan lembaga pendidikan sendiri yaitu pesantren. Sehingga tidak butuh dan bergantung pada pendidikan Barat. Kemandirian NU tidak hanya menyangkut kebebasan berpikir, tetapi juga kebebasan politik dan kebebasan ekonomi. Wallahu a'lam.

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Ketika pasukan Sekutu dan Belanda tiba di Surabaya pada Oktober 1945, Presiden Soekarno menemui Hadratusysyekh KH Hasyim Asy'ari menanyakan hukum membela tanah air. Hadratusysyekh kemudian memanggil Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syamsuri dan para kiai kharismatik lainnya untuk menyikapi permintaan Soekarno tersebut. Kemudian, Kiai Wahab dan sejumlah kiai mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura. Mereka berkumpul di Bubutan, Surabaya, pada 22-23 Oktober 1945.

Rapat dipimpin oleh Kiai Wahab Chasbullah sendiri setelah dibuka oleh Kiai Hasyim Asy’ari dengan amanah khusus tentang pentingnya jihad membela agama dan negara dan bangsa. Menurut Kiai Hasyim Latif dan Kiai Saifuddin Zuhri, rapat tersebut memang dipimpin oleh Kiai Wahab dan beliau sendiri yang mendraft teks naskah Resolusi Jihad, setelah meminta pertimbangan Kiai Hasyim Asy’ari dan para hadirin.

Rapat maraton itu kemudian melahirkan pernyataan Resolusi Jihad yang dibacakan oleh KH Hasyim Asy’ari pada 23 Oktober 1945. Isinya berupa jawaban mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah yang terkenal dengan istilah Resolusi Jihad. Segera setelah itu, pesantren-pesantren di Jawa dan Madura menjadi markas pasukan non regular pasukan Hizbullah dan Sabilillah dan tinggal menunggu komando.

Resolusi Jihad inilah yang kemudian mendorong semangat rakyat Surabaya dan sekitarnya untuk berjuang pada 10 November 1945. Dan Kiai Wahab disebut hadir sehari sebelumnya dalam pertemuan para tokoh nasioanalis dalam rangka persiapan menghadapi ultimatum tentara Inggris. Selama revolusi kemerdekaan Kiai Wahab Chasbullah juga bergabung dalam gerakan gerilya menentang kembalinya kekuasaan Belanda. Ia menyumbangkan hartanya untuk perlengkapan militer, berhubungan dengan unit-unit gerilya dan membantu mengkoordinasi rekrutmen-rekrutmen dan pelatihan terhadap santri di Jawa Timur.

“With the onset of the Indonesian Revolution Wahab became involved in the guerilla movement against the returning Dutch forces. He raised money for military equipment, addressed guerilla units and helped coordinate the recruitment and training of santri in East Java”, demikian yang ditulis Fealy berdasarkan sumber dari KH Saifuddin Zuhri dan juga dari wawancara dengan KH Hasyim latif, salah seorang aktor Laskar Hizbullah di Jawa Timur, di Sepanjang, 11 September 1991.

Kiai Hasyim Latif sendiri pernah menulis buku berjudul Laskar Hizbullah: Berjuang Menegakkan Negara RI (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1995). Buku ini juga mengungkap peranan Kiai Wahab Chasbullah selama Perang kemerdekaan.

Kiai Wahab Chasbullah juga berjasa membentuk laskar-laskar didaerahnya sendiri, di Jombang. Laskar Hizbullah Jombang didirikan atas desakan KH Hasyim Asy’ari kepada KH Wahab Chasbullah, akhir Agustus 1945, tak lama setelah kemerdekaan RI diproklamasikan. Perintah KH. Hasyim Asy’ari untuk memobilisasi pemuda di Kabupaten Jombang segera disampaikan KH Wahab Hasbullah kepada H Affandi, seorang dermawan yang pernah ditahan oleh Jepang bersama KH Hasyim Asy’ari. Kemudian H Affandi menghubungi A Wahib Wahab, putra KH Wahab Hasbullah yang menjadi Syodanco PETA. H Affandi meminta agar A Wahib Wahab bersedia memimpin Laskar Hizbullah yang akan didirikan.

Ketika di Surabaya terjadi pertempuran 10 Nopember, Hizbullah Karesidenan Surabaya disatukan dalam satu divisi yang diberi nama Divisi Sunan Ampel, dipimpin oleh A Wahib Wahab. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkokoh serta meningkatkan badan perjuangan umat Islam. Atas jasanya itulah Presiden RI Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk KH. Wahab Chasbullah pada 7 November 2014.

Penulis : Dimas Setyawan Saputro